Membaca Dampak Prabowo Sebut Pelaku Karhutla “Teroris Ekologi"

🎓 Analisis Akademik

Rangkuman Fakta

Berdasarkan judul Kompas Hukum tanggal 18 September 2026, berita ini membahas pernyataan Prabowo yang menyebut pelaku karhutla sebagai 'teroris ekologi' serta dampak yang menyertainya. Judul menunjukkan bahwa fokus pemberitaan bukan pada peristiwa karhutla tertentu, melainkan pada implikasi hukum dan kebijakan dari penggunaan istilah tersebut oleh figur publik. Fakta yang terkonfirmasi dari judul terbatas pada adanya pernyataan Prabowo dan adanya pembahasan dampak. Tidak tersedia informasi mengenai lokasi, waktu, korporasi atau individu yang dituduh, modus, jumlah kerugian, maupun status penanganan hukum. Karena itu, label 'teroris ekologi' tidak dapat diperlakukan sebagai temuan hukum atau putusan pengadilan. Unsur dugaan atau tuduhan dalam pemberitaan, jika ada, tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Secara objektif, berita semacam ini perlu dibaca sebagai wacana penegakan hukum lingkungan yang dapat memengaruhi opini publik, kebijakan, dan praktik penegakan, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan due process of law.

Analisis

Pertama, istilah 'teroris ekologi' tidak dikenal sebagai kategori pidana formal dalam hukum positif Indonesia. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merumuskan terorisme melalui unsur perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan teror, serta motif ideologis atau politis. Karhutla lebih lazim dijerat melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan KUHP, dengan elemen pembakaran, kelalaian, atau pertanggungjawaban korporasi.

Kedua, pernyataan pejabat publik dapat berdampak pada kebijakan penegakan hukum. Di satu sisi, label tersebut dapat mendorong respons lebih tegas, koordinasi lintas lembaga, dan perhatian pada kejahatan lingkungan sebagai extraordinary crime. Di sisi lain, label ekstra-yudisial berisiko menimbulkan stigma, kriminalisasi berlebihan, serta tekanan pada proses hukum jika tidak disertai dasar hukum dan pembuktian yang memadai.

Ketiga, dalam konteks korporasi, hukum lingkungan mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi dan strict liability untuk kerusakan lingkungan tertentu. Jika pelaku karhutla adalah korporasi, isu utamanya adalah pembuktian hubungan kausal, unsur kesengajaan atau kelalaian, serta pemulihan kerusakan. Penerapan kerangka terorisme secara tidak tepat dapat mengaburkan rezim pertanggungjawaban yang seharusnya dan berpotensi melanggar asas legalitas.

Keempat, karhutla berdampak lintas batas, termasuk polusi asap ke negara tetangga. Hukum internasional, khususnya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, menekankan kerja sama pencegahan dan penanggulangan. Framing 'terorisme ekologi' dapat memperkuat urgensi kerja sama, tetapi tetap harus tunduk pada kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan prosedur hukum yang adil.

Kelima, secara kriminologis dan kebijakan hukum pidana, frasa 'teroris ekologi' lebih tepat dipahami sebagai bahasa politik atau simbolik untuk membangun kesadaran publik. Agar berdampak hukum, ia harus diterjemahkan ke dalam instrumen yang sah: penyelidikan berbasis bukti, penuntutan sesuai delik lingkungan, sanksi administratif, pemulihan ekosistem, dan pencegahan struktural. Tanpa itu, label hanya menjadi retorika yang tidak mengubah penegakan hukum secara substantif.

Mata Kuliah Terkait

Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus

Nilai Pembelajaran

1. Membedakan label politik atau retorika publik dari kategori hukum pidana yang memiliki unsur dan akibat hukum tertentu. 2. Memahami asas legalitas, praduga tak bersalah, dan due process dalam penyikapan pernyataan pejabat tentang tindak pidana. 3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dan strict liability dalam tindak pidana lingkungan. 4. Menilai dampak pernyataan pejabat publik terhadap kebijakan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. 5. Menghubungkan isu karhutla dengan tanggung jawab lintas negara dan kerja sama internasional.

Dimensi Hukum Pajak

Tidak relevan secara langsung. Isu utama berita ini adalah label 'teroris ekologi' dan dampaknya terhadap penegakan hukum lingkungan. Dimensi pajak hanya mungkin muncul jika pelaku adalah korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran pajak, penghindaran pajak, atau pencucian uang dari keuntungan usaha yang terkait dengan karhutla, tetapi hal itu tidak menjadi fokus judul berita.

🎬 Script Video

Karhutla lagi? Asapnya bukan cuma bikin sesak, tapi juga merugikan lintas negara. Lalu Prabowo menyebut pelaku karhutla sebagai 'teroris ekologi'. Pertanyaannya: apa maknanya secara hukum?

Dalam UU Terorisme, terorisme itu punya unsur kekerasan, menimbulkan teror, dan motif ideologis-politis. Sementara pelaku karhutla umumnya dijerat UU Lingkungan, KUHP, UU Kehutanan, atau UU Perkebunan. Jadi, 'teroris ekologi' bukan vonis. Itu label politik yang bisa mendorong penegakan hukum lebih tegas, tapi juga berisiko stigmatisasi dan kriminalisasi berlebihan.

Kalau pelakunya korporasi, ada pertanggungjawaban pidana korporasi dan strict liability untuk kerusakan lingkungan. Tapi tetap, pembuktian harus kuat. Praduga tak bersalah dan due process jangan dikorbankan demi narasi besar.

Jadi, ubah retorika jadi aksi: investigasi, penuntutan, pemulihan gambut, dan pencegahan. Setuju? Komentar di bawah. Sumber: Kompas Hukum, 18 September 2026.