📜 Artikel Hukum artikel.larpot.com

Menteri PANRB: Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum

📰 Kompas Hukum 📅 2 July 2026 🔗 Baca sumber asli →

📝 Fakta Berita

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus menghadirkan kepastian hukum dan prosedur.

Setiap kebijakan hukum harus diimplementasikan secara konsisten, memberikan dampak nyata bagi pengguna layanan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. "Bagi Kementerian PANRB, pelaksanaan rapat pengendalian kinerja ini merupakan komitmen Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, lincah, berintegritas, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat," ujar Rini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (2/7/2026).

Hal tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Kemenkum Tahun 2026, di Gedung Kemenkum, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kemenkum: 823.000 Korporasi Belum Laporkan Beneficial Owner Dalam konteks Kemenkum, Rini menyebut, tuntutan publik adalah adanya kepastian hukum.

Masyarakat yang mengakses layanan hukum tidak hanya membutuhkan dokumen, tetapi juga kepastian prosedur, waktu, hak, perlindungan, dan kehadiran negara secara adil. var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=pelayanan publik, menteri panrb, kepastian hukum, Kemenkum, transformasi birokrasi, layanan hukum&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wNy8wMi8yMDM5NDY4MS9tZW50ZXJpLXBhbnJiLXRyYW5zZm9ybWFzaS1iaXJva3Jhc2ktaGFydXMtaGFkaXJrYW4ta2VwYXN0aWFuLWh1a3Vt&q=Menteri PANRB: Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum&section=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` ${response.judul} Artikel Kompas.id `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send(); "Di era disrupsi seperti sekarang ini, tentu semakin menyadari bahwa tidak ada lagi satu pun instansi pemerintah yang dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan persoalan publik," ungkapnya.

Semakin kompleks tantangan yang dihadapi, semakin diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas aktor, dan lintas tingkat pemerintahan.

Inilah yang menjadi esensi collaborative and network governance.

Rini menilai, transformasi birokrasi di Kemenkum telah memiliki modal yang cukup kuat.

Progres yang diraih Kemenkum perlu dijadikan kompas arah perbaikan yang berkelanjutan.

Baca juga: Kemenkum: Penggunaan Lagu Tema Ajang Olahraga Wajib Patuh Aturan Hak Cipta Dok.

Humas Kementerian PANRB Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Kementerian Hukum Tahun 2026, di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (2/...

🎓 Analisis Akademik

Rangkuman Fakta

Menteri PANRB menyatakan bahwa transformasi birokrasi harus menghadirkan kepastian hukum. Tidak ada fakta tambahan karena konten berita tidak disediakan dalam query.

Analisis

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya asas kepastian hukum dalam reformasi birokrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, kepastian hukum merupakan fundamental yang menjamin konsistensi dan prediktabilitas tindakan pemerintah. Tanpa detail lebih lanjut, analisis terbatas pada konsep umum. Transformasi birokrasi yang efektif memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan diskresi berlebihan. Kepastian hukum juga melindungi hak warga negara dan menciptakan iklim investasi kondusif. Implementasinya membutuhkan harmonisasi peraturan dan penegakan hukum yang konsisten. Di Indonesia, upaya seperti penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan publik harus didasari aturan jelas. Tanpa kepastian hukum, transformasi justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Pernyataan Menteri PANRB relevan dengan tantangan aktual tata kelola pemerintahan.

Mata Kuliah Terkait

Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan

Nilai Pembelajaran

1. Pentingnya asas kepastian hukum dalam reformasi birokrasi. 2. Hubungan antara transformasi birokrasi dan kerangka hukum. 3. Peran Menteri PANRB dalam menetapkan arah kebijakan. 4. Kebutuhan harmonisasi regulasi untuk mendukung birokrasi modern. 5. Dampak kepastian hukum terhadap pelayanan publik dan investasi.

Dimensi Hukum Pajak

Tidak relevan

🎬 Script Video

Halo, teman-teman! Hari ini kita bahas pernyataan Menteri PANRB: transformasi birokrasi harus hadirkan kepastian hukum. Maksudnya? Birokrasi itu seperti mesin raksasa. Kalau aturannya tidak jelas, mesin bisa macet. Kepastian hukum adalah olinya. Reformasi birokrasi bukan cuma digital atau pemangkasan prosedur, tapi soal aturan main yang pasti. Tanpa itu, masyarakat dan investor ragu. Menteri PANRB ingatkan: birokrasi sehat harus punya landasan hukum kuat. Yuk dukung transformasi birokrasi berkeadilan! Sampai jumpa.

Sumber: Kompas Hukum

🔗 Baca artikel asli
← Kembali ke beranda