📜 Artikel Hukum artikel.larpot.com

Pakar Hukum Minta Polri-Kejagung Segera Buka Detail Konstruksi Kasus Febrie Adriansyah

📰 Kompas Hukum 📅 11 July 2026 🔗 Baca sumber asli →

📝 Fakta Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai Polri dan Kejaksaan Agung perlu segera menjelaskan secara terbuka konstruksi perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Menurut Fickar, hingga kini publik belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai peran Febrie maupun uraian perbuatan yang disangkakan dalam perkara tersebut. "Ya seharusnya baik kepolisian maupun kejaksaan terbuka mengumumkan pasal sangkaannya, dalam konteks peran FA tidak menuntut pelaku utama dan pihak-pihak lain dengan tuntutan tindak pidana korupsi," kata Fickar kepada Kompas.com, Sabtu (11/7/2026).

Baca juga: BREAKING NEWS: Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus Batu Bara Fickar mengatakan keterbukaan mengenai konstruksi perkara penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan, apabila penjelasan tersebut tidak segera disampaikan, publik dapat menilai proses hukum berlangsung secara tertutup dan berpotensi menimbulkan kecurigaan. var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Febrie Adriansyah, kasus korupsi batu bara, febrie adriansyah tersangka, febrie adriansyah jadi tersangka, kasus febrie adriansyah, konstruksi kasus febrie adriansyah, peran febrie adriansyah&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wNy8xMS8yMDU2MDYyMS9wYWthci1odWt1bS1taW50YS1wb2xyaS1rZWphZ3VuZy1zZWdlcmEtYnVrYS1kZXRhaWwta29uc3RydWtzaS1rYXN1cy1mZWJyaWU=&q=Pakar Hukum Minta Polri-Kejagung Segera Buka Detail Konstruksi Kasus Febrie Adriansyah&section=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` ${response.judul} Artikel Kompas.id `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send(); "Jika tidak disampaikan ke publik, kemungkinan akan ada permainan dalam tuntutan yang tidak terbuka dan manipulatif," ujarnya.

Baca juga: 2 Fraksi DPR RI Desak Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati Selain itu, lanjut Fickar, minimnya keterbukaan juga dapat berdampak pada turunnya kredibilitas aparat penegak hukum. "Di sisi lain, prasangka masyarakat akan menurunkan kredibilitas institusi penegak hukum dan menurunkan kepercayaan publik, selain kepada penegak hukum juga pada proses hukum pada umumnya," kata dia.

Baca juga: Setelah Penetapan Tersangka, Di Mana Febrie Adriansyah? Ini Jawaban Plt Jampidsus Sebelumnya diberitakan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai...

🎓 Analisis Akademik

Rangkuman Fakta

Berita tersebut tidak tersedia secara lengkap. Hanya judul yang diberikan: 'Pakar Hukum Minta Polri-Kejagung Segera Buka Detail Konstruksi Kasus Febrie Adriansyah'. Tidak ada detail lebih lanjut mengenai pernyataan pakar hukum, pihak yang dimintai keterangan, atau konteks kasus Febrie Adriansyah. Oleh karena itu, tidak dapat dirangkum fakta objektif tertentu.

Analisis

Tanpa konten berita, analisis akademik terbatas pada prinsip umum. Permintaan pakar hukum agar Polri dan Kejaksaan Agung membuka detail konstruksi kasus mencerminkan asas transparansi dalam penegakan hukum. Dalam hukum acara pidana, konstruksi kasus adalah bangunan logis fakta dan alat bukti yang mendukung sangkaan. Pembukaan detail konstruksi kasus dapat meningkatkan akuntabilitas publik, namun harus diimbangi dengan perlindungan hak privasi tersangka dan kerahasiaan penyidikan. Dari perspektif hukum administrasi negara, keterbukaan informasi publik diatur dalam UU KIP, tetapi pengecualian berlaku untuk informasi yang menghambat penyidikan. Permintaan ini juga relevan dengan prinsip due process of law, di mana setiap tahapan proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tanpa data spesifik, analisis lebih lanjut tidak dapat dilakukan secara tepat.

Mata Kuliah Terkait

Hukum Acara Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan Masyarakat, Etika Profesi Hukum

Nilai Pembelajaran

1. Pentingnya transparansi dalam proses hukum untuk menjaga kepercayaan publik. 2. Keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam penyidikan. 3. Peran pakar hukum dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. 4. Konsep konstruksi kasus sebagai alat pembuktian dalam hukum acara pidana.

Dimensi Hukum Pajak

Tidak relevan

🎬 Script Video

Halo, Sobat Hukum! Hari ini kita bahas soal kasus Febrie Adriansyah yang lagi viral. Sejumlah pakar hukum minta Polri dan Kejagung buka-bukaan soal detail konstruksi kasus. Apa sih konstruksi kasus itu? Simpelnya, ini adalah bangunan logis dari fakta dan bukti yang bikin seseorang jadi tersangka. Kenapa harus dibuka? Biar publik bisa nilai sendiri apakah prosesnya udah sesuai aturan. Tapi ingat, ada batasnya: ada rahasia penyidikan yang harus dijaga. Intinya, hukum itu harus transparan, tapi juga adil bagi semua pihak. Tetap ikuti perkembangan kasus ini, ya! Jangan lupa like dan subscribe!

Sumber: Kompas Hukum

🔗 Baca artikel asli
← Kembali ke beranda